Kementerian Dalam Negeri bersama dengan sejumlah Kementerian Lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (BPN) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (31\/10\/2022)<\/p>\n
Rakor tersebut membahas mengenai evaluasi dan pencegahan perkembangan inflasi di daerah, yang diikuti Gubernur, Bupati\/Walikota beserta Tim Pengendalian Inflasi Daerah secara langsung maupun virtual\/Zoom Meeting. <\/p>\n
Sementara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengikuti kegiatan tersebut melalui Virtual\/Zoom Meeting, dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Mad Hasnurin dan didampingi oleh Asissten, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat. <\/p>\n
Rakor Pengendalian Inflansi tersebut akan di adakan setiap hari senin pukul 08.00 WIB dari tanggal 24 Oktober 2022 s\/d tgl 26 Desember 2022.<\/p>\n
Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, Rakor ini bertujuan untuk membahas langkah kongkret pengendalian inflasi di daerah sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden RI.<\/p>\n
Beberapa arahan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan inflasi, salah satunya adalah berkolaborasi. <\/p>\n
“Kolaborasi ini dilakukan dengan membuat sistem penggunaan energi yang tepat sasaran serta mencukupi ketersediaan bahan pangan di daerah,”arahnya.<\/p>\n
Lebih lanjut Mendagri memaparkan, solusi dalam penanganan inflasi dibutuhkan dukungan dan langkah-langkah strategis dari seluruh instansi pusat hingga daerah.<\/p>\n
“Pemerintah daerah diminta untuk mengoptimalkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memonitor harga bahan pokok di pasar-pasar tiap hari,” ungkapnya.<\/p>\n
Sementara, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menerangkan sejalan dengan inflasi bahan pangan yang cenderung memberikan andil inflasi\/deflasi, serta sesuai dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, maka ditetapkan 20 komoditas pangan terpilih yang akan dijadikan patokan kinerja pengendalian inflasi TPIP dan TPID.<\/p>\n
“Untuk pangan kita perlu berkonsentrasi pada 20 komunitas pangan yang trennya naik seperti beras, bawang dibeberapa daerah dan ini bisa menjadi catatan kita sebagai data mingguan dalam pencegahan inflasi,” jelasnya.<\/p>\n
Dirinya juga menerangkan peran BPS dalam monitoring perkembangan harga mingguan dengan pengumpulan perkembangan harga pada pasar di sejumlah daerah seluruh Indonesia.<\/p>\n
“Selain itu, Inflasi bahan makanan perlu menjadi perhatian. Komoditas cabai merah dan bawang merah, kedelai, tahu dan tempe perlu dipantau perkembangan harganya agar dibulan-bulan berikutnya tidak memberikan dorongan inflasi,” ungkapnya <\/p>\n
Kemudian, Wakil Bupati (Wabup) Lampung Barat Drs. Mad Hasnurin mengungkapkan bahwa dirinya mendukung kegiatan Rakor Pengendalian Inflansi Daerah bersama Mendagri. <\/p>\n
Menurut Wabup, Kegiatan Rakor tersebut ditujukan sebagai upaya Kepala Daerah Pemerintah Provinsi, Kabupaten\/Kota dalam pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas harga.<\/p>\n
“Kegiatan ini ditujukan sebagai upaya Kepala daerah dalam mendorong sektor ekonomi yang tumbuh makin produktif,” jelasnya.<\/p>\n
“Selain itu, meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian sehingga memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Kementerian Dalam Negeri bersama dengan sejumlah Kementerian Lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (BPN) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (31\/10\/2022) Rakor tersebut membahas mengenai evaluasi dan pencegahan perkembangan inflasi di daerah, yang diikuti Gubernur, Bupati\/Walikota beserta Tim Pengendalian Inflasi Daerah secara langsung maupun virtual\/Zoom Meeting. Sementara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2898,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-2897","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-pemerintah","et-has-post-format-content","et_post_format-et-post-format-standard"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lampungbaratkab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2897","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lampungbaratkab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lampungbaratkab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lampungbaratkab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lampungbaratkab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2897"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.lampungbaratkab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2897\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2900,"href":"https:\/\/www.lampungbaratkab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2897\/revisions\/2900"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lampungbaratkab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2898"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lampungbaratkab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2897"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lampungbaratkab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2897"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lampungbaratkab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2897"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}